Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Dirjen Minerba:

§ Di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 diatur dasar hukum kawasan pertambangan baik yang
memiliki izin. Khusus pertambangan tambang izin itu yang dilakukan saat kegiatan operasional tidak memiliki izin

§ Pertambangan tak berizin bisa terjadi di wilayah yang berizin contoh Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan serta ada juga di wilayah yang tak berizin contoh di Maluku.

§ Berdasarkan inventarisasi kami, terdapat pertambangan tanpa izin di luar wilayah kontrak karya

§ Isu strategis pertambangan tanpa izin mereka melakukannya pengambilan secara sederhana, keselamatan kerja banyak yang tertimbun, berkurangnya pendapatan negara

§ Dari pelaku peti diharapkan dilakukan penghentian penambangan ilegal

§ Jenis-jenis peti di Indonesia ada peti emas (pemurnian menggunakan mercury), peti batu bara, peti timah baik di dalam atau luar PT Timah Tbk

§ Penanganan peti oleh Dirjen Minerba; melakukan diskusi dengan Kemenkopolhukam, dan lain-lain, rapat penanganan peti, inventarisasi data laporan, merapihkan distribusi dan penyampaian ke instansi terkait

§ Pertambangan Tanpa Izin (Peti) di Lombok Tengah komoditas emas ini deket kawasan Mandalika

Dirjen KLHK:

§ Kami temukan ada 8.600-an wilayah yang terindikasi tambang tanpa izin

§ Lokasi 31% di tanah negara 2% hutan konservasi

§ Ada tambang ilegal sebanyak 178 lokasi di Lombok 305 hektar dengan mayoritas emas

§ Yang kami lakukan yaitu bagi lokasi yang tidak aktif kami pulihkan selama tanah negara

§ Bekas tambang emas di Sumbar kita akan jadikan disana jadi tempat bambu. Di Malang kita coba kembalikan bekas tambang pasir

§ Bekas lahan tambang di beberapa wilayah sudah dialihfungsikan menjadi tempat wisata dan dipulihkan ekosistemnya

§ Yang kami lakukan mengembalikan fungsi ekosistem dan manfaat ekonomi ke masyarakat sekitar

§ Kita sedang lakukan gugatan perdata PT Jatim Petroleum Transport (JPT)

§ Di NTB, ada 1 yang sudah kami jadikan tersangka dan menyita 1 alat berat

§ 2 tahun lalu kami pernah melakukan penindakan di Gunung Popon

§ Kami melakukan penguatan kapasitas penyidik. Kegiatan Gakum lingkungan hidup dan minerba kami sedang tentukan kasus yang akan ditangani bersama

§ Terkait Citarum ada tim pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum yang diketuai Menko Maritim. Ada 15 yang dapat sanksi

§ Karhutla kami memberikan sanksi sebanyak 48

§ Kasus Karhutla ada 67 di penyidikan Polri; putusan MA, kami dapat ganti rugi dari PT JJP, dan lain-lain 395 M